DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

M. Taufan Perdana; weppy susetiyo; kasiani kasiani

doi:10.35457/supremasi.v15i2.5069

Penulis

M. Taufan Perdana Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
weppy susetiyo
kasiani

DOI:

https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i2.5069

Kata Kunci:

Dualisme Kewenangan, Koperasi, pengawasan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dualisme kewenangan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan metode normatif, studi ini mengidentifikasi ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi terkait aspek perizinan, pembinaan, dan sanksi. Hasilnya menunjukkan bahwa inkonsistensi peraturan perundang-undangan menciptakan celah pengawasan yang dapat merugikan anggota KSP. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi dan harmonisasi regulasi untuk mempertegas kewenangan kedua lembaga. Kebijakan yang baru harus didasarkan pada karakteristik koperasi sebagai entitas berbasis keanggotaan dan kekeluargaan untuk memastikan perlindungan optimal bagi anggota.

Kata Kunci : Dualisme Kewenangan, Pengawasan Koperasi, OJK

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Referensi

Alfiani, H N, A A Nasrulloh, E A Nathalian, and ... “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 1 (2023): 3957–65.

Azaharah, Yuli, and Nadia Nur Fadila. “Implementasi Anggaran Dasar Atau Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana.” Jma) 3, no. 6 (2025): 3031–5220.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2, no. 1 (2024): 187–208. https://doi.org/10.55292/6fgdqt22.

Hr, Ridwan. “Hukum Administrasi Negara,” 2018.

Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305–25. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75194426/pdf-libre.pdf?1637914492=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAsas_Lex_Superior_Lex_Specialis_Dan_Lex.pdf&Expires=1749297389&Signature=XSSFllcTzzBmLh9TG3emCyYw~mrrz6kPpxwzgCNbsQpphGVD22LjNLOBBjV.

Kasiani, et all. Pengantar Hukum Indonesia, 2025.

Kuswandi, Dede, and Gama Pratama. “Landasan Filosofis Dan Fungsi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics 2, no. 1 (2025): 024–029. https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php.

Limowandoho, Louis Budiyanto. “Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan” 4, no. 02 (2024): 7823–30.

Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.

Pemerintah. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia (1992).

Riyanto, Agus. “UU P2SK Dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan Ojk: Twin Peaks Sebuah Alternatif.” SSRN Electronic Journal 35 (2025): 257–84. https://doi.org/10.2139/ssrn.5234639.

Sitio, Arifin. Koperasi: Teori Dan Praktek. Erlangga, 2001.

UU, NO.4 TH 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 1 Negara Republik Indonesia § (2023).

Wibowo, Martino, and Ahmad Subagyo. Seri Manajemen Koperasi Dan UKM: Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance). Deepublish, 2017.

Widjiantoro, J., Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, and Budi N. Arianto. Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Vol. 6, 2019.