Jurnal Supremasi adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mendesiminasikan atau menyebarluaskan berbagai temuan dan penelitian ilmiah di bidang Ilmu Hukum kepada masyarakat. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi ulasan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Supremasi diterbitkan pertama kali tahun 2016.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar
WALI ASUH MILENIAL HADHANAH ANAK PLANDIREJO BAKUNG BLITAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Arketipe adalah model atau pola awal yang digunakan sebagai dasar dalam membentuk dan mengembangkan hal-hal baru; prototipe, karakteristik unik, atau tindakan yang mencerminkan pola universal seperti sifat manusia. Pola asuh adalah metode atau sistem untuk menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing anak dari lahir hingga dewasa agar menjadi individu yang bermoral dan disiplin. Arketipe hadhanah merujuk pada usaha untuk mendidik, memelihara, dan mengasuh anak hingga mereka dewasa dan mandiri. Riset berupaya memahami model/arketipe hadhanah anak di Ds, Plandirejo, Bakung, Blitar. Temuan akan dianalisis dari perspektif HKI. Penelitian dengan menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukan : Praktik pola asuh di Desa Plandirejo dianggap kurang efektif karena banyak orang tua bekerja sebagai TKW, dan 85% wali asuh menggunakan gadget dalam mengasuh anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan memperkenalkan mainan melalui HP/gadget sejak dini, serta kemudahan akses hiburan untuk mengatasi kerewelan anak. Akibatnya, anak-anak cenderung kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan kurang tertarik pada kegiatan keagamaan.
Anak, Arketipe, Hadhanah, Hukum Keluarga Islam
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN
Abtsrak Penelitian ini menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum Hak Ulayat masyarakat adat di Indonesia dan membandingkannya dengan mekanisme implementasi di Malaysia dan Australia. Tujuan utamanya adalah merumuskan model kelembagaan ideal bagi perlindungan Hak Ulayat di Indonesia, dengan mengambil praktik terbaik dari Australia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode utama analisis hukum perbandingan dan tinjauan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui Hak Ulayat secara formal (UUD 1945 dan UUPA 1960), perlindungan praktis terhambat oleh tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan (negara-perusahaan), dan kelemahan administratif. Secara komparatif, Malaysia memberikan status hukum formal (Hak Adat Asli/NCR) namun kontrol negara tetap dominan. Sebaliknya, Australia melalui Native Title Act 1993 menawarkan sistem yang lebih terstruktur, partisipatif, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Kesimpulan menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan reformasi regulasi dan kerangka kelembagaan yang diperkuat. Model kelembagaan yang ideal, yang dapat dicapai melalui pembelajaran komparatif, harus melibatkan lembaga independen yang sinergis dengan lembaga formal (BPN) untuk menjamin perlindungan Hak Ulayat yang lebih efektif, adil, dan transparan.
Hak Ulayat, Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Hak Perbandingan
DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Penelitian ini menganalisis dualisme kewenangan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan metode normatif, studi ini mengidentifikasi ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi terkait aspek perizinan, pembinaan, dan sanksi. Hasilnya menunjukkan bahwa inkonsistensi peraturan perundang-undangan menciptakan celah pengawasan yang dapat merugikan anggota KSP. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi dan harmonisasi regulasi untuk mempertegas kewenangan kedua lembaga. Kebijakan yang baru harus didasarkan pada karakteristik koperasi sebagai entitas berbasis keanggotaan dan kekeluargaan untuk memastikan perlindungan optimal bagi anggota. Kata Kunci : Dualisme Kewenangan, Pengawasan Koperasi, OJK
INTEGRASI KONTRAK TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN MEDIS
Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam praktik pelayanan medis tidak hanya bersifat etik, tetapi juga membentuk hubungan kontraktual yang dikenal sebagai kontrak terapeutik. Dalam kerangka hukum perdata, kontrak ini memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata. Pasien sebagai penerima jasa medis dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kontrak terapeutik sebagai bentuk perjanjian jasa dalam hukum perdata, serta mengkaji kedudukan hukum pasien sebagai konsumen, serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum pasien dalam layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak terapeutik sah menurut hukum perdata, dalam praktiknya masih menimbulkan ketimpangan relasi antara dokter dan pasien, terutama dalam aspek informasi dan pengambilan keputusan medis. Penelitian ini menawarkan model penguatan perlindungan hukum yang integratif melalui kontrak medis tertulis, harmonisasi regulasi antara UU Kesehatan dan UUPK, perluasan kewenangan BPSK, serta peningkatan literasi hukum pasien. Model tersebut diharapkan menciptakan hubungan hukum yang lebih seimbang dan adil dalam pelayanan kesehatan.
kontrak terapeutik, perlindungan konsumen, pasien, hukum kesehatan
KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 sebagai bentuk respon terhadap maraknya praktik penahanan ijazah/dokumen pribadi milik pekerja oleh pemberi kerja (perusahaan). Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Surat Edaran tidak termasuk peraturan perundang-undangan ataupun keputusan. Surat Edaran merupakan aturan kebijakan yang diterbitkan berdasarkan kewenangan diskresi lembaga/pejabat pemerintahan. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan hanya mengikat kepada lembaga/pejabat pemerintahan yang dituju (Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemangku kepentingan lainnya). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tidak dapat mengikat secara umum, sehingga surat edaran tersebut bersifat sebagai pengumuman atau pemberitahuan bagi pemberi kerja. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan diterbitkan sebagai koreksi yuridis terhadap tindakan penahanan ijazah yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan. Untuk memperkuat materi muatan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri atau melakukan perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan.
Surat Edaran, Aturan Kebijakan, Diskresi.
REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN
Artikel ini mengkaji transformasi hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia, dari pendekatan retributif dalam KUHP menuju keadilan substantif yang berpihak pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Permasalahan utama terletak pada fragmentasi pengaturan, definisi yang sempit, serta minimnya pemulihan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritik untuk menelaah pergeseran paradigma hukum. Temuan menunjukkan bahwa UU TPKS menginternalisasi prinsip hukum responsif, hukum progresif, dan politik hukum yang berpihak, melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara holistik. Namun, terdapat kesenjangan implementasi karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan resistensi budaya hukum. Rekomendasi meliputi harmonisasi regulasi, pelatihan aparat penegak hukum dengan pendekatan trauma-informed, serta penguatan infrastruktur pemulihan agar keadilan substantif bagi korban benar-benar terwujud.
Keadilan Korban, Kekerasan Seksual, Hukum Responsif
PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI PRA-PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA
Mediasi sengketa rumah tangga di pengadilan seringkali tidak efektif karena dilakukan pada tahap konflik yang tinggi. Untuk memperkuat upaya preventif, muncul urgensi meregulasi dan menambahkan tahap konsultasi pra-perceraian sebelum pengajuan gugatan, mengingat saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji urgensi regulasi tersebut serta menganalisis dampaknya pada peningkatan efektivitas mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan lebih awal melalui konsultasi pra-gugatan di luar pengadilan menawarkan solusi yang lebih fleksibel, ekonomis, dan partisipatif. Keberhasilan pelaksanaannya mensyaratkan adanya regulasi hukum yang memadai dan dukungan antarlembaga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem mediasi melalui regulasi Lembaga konsultasi pra-perceraian sebagai strategi utama penyelesaian sengketa rumah tangga secara preventif di Indonesia.
PROBLEMATIKA PENGGANTIAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum penggantian pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon kepala daerah, yang meninggal dunia dalam jangka waktu 30 dan 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah dengan perbedaan satu hari antara 30 dan 29 hari sebelum hari pemungutan suara, dapat menghilangkan hak partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon pengganti. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54 UU No. 10 Tahun 2016 dengan menetapkan satu batas waktu pengusulan calon pengganti guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
Calon Kepala Daerah, Meninggal Dunia, Pasangan Calon, Penggantian
Hak Cipta (c) 2015 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
FRAGMENTASI POLITIK REPOSISI PARTAI DALAM PENCARIAN FORMAT IDEAL PASCA REFORMASI
Sistem kepartaian Indonesia pasca-reformasi diharapkan menjadi pilar demokrasi yang substantif, namun dalam praktiknya justru mengalami berbagai masalah serius seperti fragmentasi multipartai ekstrem, dominasi oligarki elite, erosi ideologi, dan lemahnya demokrasi internal. Akibatnya, partai politik gagal menjalankan fungsi representasi, pendidikan politik, dan kaderisasi, sehingga menimbulkan krisis legitimasi dan melemahkan efektivitas pemerintahan. Meskipun berbagai studi telah mengidentifikasi masalah-masalah ini, masih terdapat kesenjangan dalam merumuskan format sistem kepartaian baru yang komprehensif, yang tidak hanya mengatasi masalah struktural dan ideologis tetapi juga kompatibel dengan sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika dan tantangan partai politik pasca-reformasi serta merumuskan format ideal sistem kepartaian yang sesuai dengan prinsip demokrasi substantif. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan, penguatan ideologi, transparansi pendanaan, dan demokratisasi internal partai menjadi prasyarat utama. Dengan demikian, sistem kepartaian dapat direposisi sebagai fondasi demokrasi, bukan sekadar alat perebutan kekuasaan elite.
Sistem Kepartaian, Partai Politik, Reformasi, Oligarki, Demokrasi Internal.
AGRARIAN REFORM: LEGAL CHALLENGES IN TRANSMIGRATION LAND LEGALIZATION
Penelitian ini mengkaji berbagai tantangan terkait legalisasi dan redistribusi tanah transmigrasi, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi meskipun didasarkan pada undang-undang yang kuat dan terus diperbarui, hanya berhasil mencapai 23,14% dari target luas lahan yang ditetapkan, yakni 138.834,72 hektar dari target 0,6 juta hektar. Beberapa permasalahan yang menghambat proses ini, seperti peralihan dan penjualan, peralihan di bawah tangan, sengketa dengan dunia usaha, perselisihan antar instansi pemerintah, klaim atas kawasan hutan yang tumpang tindih, dan kurangnya data hukum dan spasial yang akurat. Kompleksitas ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai tanah transmigrasi, sehingga menciptakan hambatan terhadap kepemilikan hak atas tanah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi multi-aspek yang mencakup penyusunan kerangka hukum yang lebih jelas, investasi dalam infrastruktur untuk mempercepat pendaftaran tanah, penguatan kerja sama antar lembaga, peningkatan transparansi dalam administrasi tanah, serta peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan dan pemberdayaan. Langkah-langkah strategis ini penting untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak transmigran, dan mendukung tujuan yang lebih luas, yaitu distribusi tanah yang adil dan pembangunan daerah.
Pendaftaran Tanah, Reforma Agraria, Transmigrasi Tanah
Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik
Hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat hukum yang berperan penting dalam memahami dan menafsirkan teks hukum secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hermeneutika hukum sebagai sintesis antara filsafat ilmu, filsafat hukum, dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan historis untuk menggali esensi dan perkembangan hermeneutika hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa hermeneutika hukum adalah metode filosofis yang memadukan pemahaman antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Metode ini tidak hanya berfungsi menjelaskan aturan hukum yang kabur tetapi juga menyingkap hakikat dari aturan tersebut. Implikasinya, hermeneutika hukum mendorong pengembangan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum, melampaui sekadar pemahaman literal menuju penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan.
Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis
Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep law as a tool of social engineering. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan geopark. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep geopark sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep geopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan geopark mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan geopark. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan geopark serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf
Fenomena perceraian merupakan isu yang terus meningkat meskipun pernikahan memiliki nilai sakral. Di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, peran pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkatnya menjadi kunci dalam mencegah perceraian. Upaya preventif ini memanfaatkan budaya mediasi yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, sesuai dengan konsep ‘urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi mediasi rumah tangga yang bermasalah dan mencegah perceraian. Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, perangkat desa, dan Kepala Desa. Temuan menunjukkan bahwa budaya mediasi berbasis ‘urf berkontribusi signifikan dalam mencegah perceraian dan membangun keharmonisan keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan berbasis nilai lokal.
Analisis Yuridis Kasus Card Trapping pada Nasabah BNI dalam Perspektif Hukum Perdata
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI apabila terjadinya tindak card trapping yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap kasus card trapping yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus card trapping yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi underlying kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah Company sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada Companies Act 1967. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada Association Incorporated Act 1981 dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan Public Company Limited by Guarantee di Singapura.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia
Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.
Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum
Penelitian ini mengkaji kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam, dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbandingan kebijakan sanksi antara pidana dan hukum Islam, serta memahami mengenai sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam dapat berkontribusi pada pembaharuan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis data primer berupa KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa jurnal dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan sanksi, KUHP mengancam pidana penjara hingga hukuman mati sedangkan hukum Islam menerapkan qishas dan diyat sebagai sanksi utama. Penelitian ini ini menyoroti potensi pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam.
Pengaturan Akad Mukhabarah bil Mudharabah dalam Kerja Sama Pertanian Tebu di Indonesia Perspektif Epistemologi
The mukhabarah bil mudharabah contract originates from a combination of two contracts, namely the mukhabarah contract and the mudharabah contract which are combined into one in the sugar cane farming partnership model. The formation of this contract is a new thing that is used as an effort to increase national sugar production by forming fair cooperation based on sharia contracts, however, the concept related to mukhabarah bil mudharabah contracts has not been concretely accommodated in statutory regulations, so this research aims to examine the regulation of mukhabarah bil mudharabah contracts in sugar cane farming partnership based on an epistemogical perspective. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The theory used is stufenbau theory. The results of this research indicate that at the meta-norm and grundnorm level there is already a legal basis for regulation regarding mukhabarah bil mudharabah contracts. The legal basis for regulating these contracts is also found at the level of Staatsfundamentalnorm norms and the level of Staatsgrundgezets norms, namely in the basic state regulations contained in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, but at the next level there are only regulations regarding mudharabah contracts, while the mukhabarah contract has not been specifically regulated in the statutory regulations or other regulations below it.
Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas
The growth of the goods and services industry provides positive impacts and alternative choices for consumers, but counterfeit products can threaten the health and cause long-term losses. This is due to the existence of business actors who seek profits by using shortcuts that aim to profit from the products they sell, trying to gain profits by unethical means, such as selling counterfeit products. This research aims to protect consumers from counterfeit products and examine legal efforts to make business actors responsible for losses. The results of the research using normative research methods show that business actors must be responsible for harming consumers, legal sanctions for fraudulent actors include imprisonment of up to 5 years or a fine of up to Rp 2 billion.
Measuring the Potential Involvement of Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership in Increasing the Capital Capacity of MSMEs
The presence of conventional commercial banks with foreign ownership in Indonesia introduces a new dynamic in the national banking structure, with significant implications for the financing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study explores the potential involvement of these banks in enhancing the capital capacity of MSMEs, a sector traditionally dominated by the Himbara banks. Using normative legal research methods with doctrinal and comparative approaches, this study aims to identify the urgency and procedures for the involvement of conventional commercial banks with foreign ownership in MSME financing. The findings reveal that such involvement could create a mutually beneficial relationship, where MSMEs gain access to more diverse funding options, while these banks expand their customer base. These implications highlight the potential for strengthening MSME capital structures and contributing positively to the national economy.
Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha
This study highlights the importance of consistency in the application of KPPU's authority in accordance with the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. There is a research gap regarding the alignment of KPPU's sanctioning authority, particularly in Decision Number 17/KPPU-I/2018. The study aims to analyze the sanctioning authority of KPPU and its compliance with Law Number 5 of 1999. A normative juridical method is used to examine the decision and relevant laws, focusing on the limits of KPPU's authority. The key findings indicate that KPPU's Decision Number 17/KPPU-I/2018 exceeds the authority stipulated by the law, especially in imposing administrative measures on business actors violating Article 22. The implication is that KPPU must adhere to its authorized limits to ensure the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era Society 5.0
The advancement of technology in the Society 5.0 era has led to the negative impact of personal data breaches, causing significant losses in the business sector due to the critical role of personal data. However, research on dispute resolution methods for personal data protection remains limited. This study aims to analyze the legal protection of consumer personal data and the methods of dispute resolution available in cases of personal data protection disputes. Using a normative legal research method, the study finds that the government has enacted the Personal Data Protection Law as a form of preventive and repressive protection. Additionally, the law provides the parties with the option to resolve disputes through arbitration. These findings demonstrate legal certainty in personal data protection in Indonesia, with implications for the business sector in utilizing more flexible dispute resolution mechanisms.
Legal Protection Concerning Children Facing Economic Exploitation in Batam City
The arbitrary economic exploitation of children by parents and other interested parties requires immediate attention. Batam City, located in the Riau Archipelago, is known for its innovation and low crime rates, primarily due to its focus on foreign relations. However, despite these positive aspects, the economic exploitation of children remains a significant issue, with economic factors playing a crucial role. This study aims to investigate the legal protection of children as victims of economic exploitation in Batam City using an empirical legal research method. This approach involves analyzing and examining the functioning of law within society, utilizing both primary and secondary data sources. The objective is to analyze legal protection for children as victims of economic exploitation from the perspectives of justice, utility, and legal certainty. The findings confirm that legal regulations concerning the protection of children from economic exploitation are clearly stipulated in the law. Various legal protection measures are available for children who fall victim to exploitation. However, enhancing parental awareness is essential to ensure consistent attention to the rights and obligations owed to their children.
Urgensi Transformative Justice dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia
This study examines the urgency of transformative justice in handling juvenile cases as part of legal reform in Indonesia. The research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The importance of this research lies in identifying the need to expand the concept of restorative justice, which focuses solely on the offender and victim, towards transformative justice that also considers social, political, economic, and cultural aspects. The findings reveal that transformative justice offers a new alternative in the juvenile criminal justice system by not only focusing on the severity of the offense but also considering the personal circumstances of the child, including social status and family conditions. The implications of this concept show that transformative justice supports the more comprehensive development of children and serves as a more holistic approach to recovery in handling juvenile cases.
Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)
This study aims to analyze the effectiveness of prosecutors at the Kepulauan Morotai District Attorney's Office as investigators and public prosecutors in handling corruption cases, as well as to identify the challenges faced during the process. The research employs a normative juridical-empirical method with a sociological law approach, combining secondary data from legal regulations with primary data from field observations. The findings indicate that the Kepulauan Morotai District Attorney's Office has effectively carried out its duties and authorities, as evidenced by its achievements in handling corruption cases from 2020 to 2022. However, several juridical and non-juridical obstacles hinder the resolution of cases. The study implies that further efforts are needed to address these challenges in order to enhance the performance of the District Attorney's Office in the future.
A Model of Legal Protection for Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes
This article focuses on analyzing and developing the legal protection concept for justice collaborators and whistleblowers in corruption cases. The urgency of this research lies in the fact that protection for these key figures in crime disclosure remains insufficient. The study identifies legal gaps in the current regulations concerning their protection. Employing statutory, conceptual, and comparative legal approaches, the research reveals that the existing framework for justice collaborators and whistleblowers still faces legal challenges. The findings recommend a more comprehensive protection system, not only during legal proceedings but also after the sentencing. Rewards for their cooperation could include immunity from prosecution or lighter penalties, such as probationary sentencing. The implications of this study highlight the necessity for regulatory reform to enhance legal protection for both justice collaborators and whistleblowers.
Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit
The rapid development of the modern economic sector has intensified competition among companies, consequently increasing the risk of insolvency. This study focuses on the amendments to labor law provisions following the enactment of the Omnibus Law and their impact on the protection of workers' rights after a bankruptcy ruling. There is a gap in understanding the effects of these regulatory changes on workers' rights, particularly in the context of termination of employment due to insolvency. The objective of this research is to analyze the impact of these legal changes on the protection of workers' rights. The methodology used is normative legal research with a legislative approach. The findings indicate significant changes in workers' rights regarding termination due to insolvency. The implications of the Omnibus Law reveal diverse impacts on workers' rights, both positive and negative. This study emphasizes the need for a deeper understanding and adjustments to new regulations to protect workers' rights in Indonesia. The results of this research are expected to provide insights and recommendations for policymakers and legal practitioners in addressing the challenges arising from changes in labor regulations.