Jurnal Supremasi https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi <p><strong>Jurnal Supremasi</strong> adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mendesiminasikan atau menyebarluaskan berbagai temuan dan penelitian ilmiah di bidang Ilmu Hukum kepada masyarakat. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi ulasan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Supremasi diterbitkan pertama kali tahun 2016.</p> Universitas Islam Balitar, Blitar en-US Jurnal Supremasi 2088-1533 Relation Between The Awarenees of Culinary Msme Actors and Trademark Protection https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1999 <p><em>MSME is business owned by individuals or business entities in which business actors produce their own products. These products need legal protection although there are still many MSME actors who have not registered their trademarks. According to the data, the number of MSME actors who have registered their trademark to Indonesian Directorate General of Intellectual Property (in Indonesia says DJKI) are still low, whereas a trademark is an immaterial wealth or economic asset for business actors. In addition, unregistered trademarks are also vulnerable to abuse by other parties. This will result in losses for the business actors themselves. Therefore, the trademark needs to be registered in DJKI in order to get legal protection. Based on these problems, this research uses non-doctrinal research methods to examine the regulation of trademark protection for MSME businesses in Indonesia and examine the relationship between the awareness of culinary MSME actors in Batam City and trademark protection. This research indicate</em><em>s</em><em> that the regulation of trademark protection in Indonesia is contained in the Trademark &amp; Geographical Indications Law. It was also found that there are still MSME actors who do not aware about the legal protection for their intellectual works so they had not registered them. For this reason, the government and all parties are expected to provide literacy on the importance of trademark protection. This will minimize the occurrence of intellectual property infringement and disputes. In addition, the existence of intellectual property protection in Indonesia provides a sense of security and legal certainty for trademark owners.</em></p> Lidia Kando Br Gea Hari Sutra Disemadi Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 1 16 10.35457/supremasi.v12i2.1999 An Inequality of Moral Rights in Apple Music Platform as A Digital Copyright Protection Infringement https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1971 <p><em>In the era of disruption, digitalization has replaced traditional culture due to technological developments. One form is distributing music or songs which was all on cassettes or CDs (compact discs) to digital music platforms. Currently, there are many digital music platforms such as Apple Music. One of the problems outlined in this paper is regarding the moral rights of songwriters on Apple Music, while moral rights are rights inherent in the Creator. This paper aims to: (1) find out the protection of the moral rights of songwriters in Indonesian positive Law; (2) discuss how to protect and fulfill the moral rights of songwriters on the Apple Music digital music platform. Through legal research with a normative juridical approach, research results that there is an imbalance in the moral rights of songwriters in Apple Music where their moral rights are not evenly accommodated for all songwriters and tend only to accommodate certain groups (singers, songs, songwriters, and/or big music labels only).</em></p> Teguh Cahya Yudiana Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 17 26 10.35457/supremasi.v12i2.1971 Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2315 <p>Pemberlakuan UU Cipta Kerja luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Namun, status UU Cipta Kerja menjadi tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat pasca putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil UU Cipta Kerja. &nbsp;Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa; sekalipun telah diundangkan UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode <em>omnibus law</em>; pelaksanaan hukum terhadap: penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN, pemberian jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit setiap tiga tahun sekali; tetap berlaku dan selama dua (2) tahun tidak boleh ada peraturan terkait (baru) yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar.</p> Weppy Susetiyo Muhammad Zainul Ichwan Anik Iftitah Tasya Imelda Dievar Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 27 36 10.35457/supremasi.v12i2.2315 Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1868 <p>Penelitian hukum normatif ini relevan untuk menjawab isu hukum kebijakan jaminan kesehatan. Penerapan prinsip kesetaraan di berbagai kebijakan pelayanan jaminan kesehatan sosial atau antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya di Indonesia sudah sesuai. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Namun pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ada rasa ketidakadilan bagi masyarakat dikarenakan adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, seperti pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> R.H. Riasari Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 37 52 10.35457/supremasi.v12i2.1868 Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1821 <p>Pada perbankan syariah terdapat pembiayaan salah satunya <em>murabahah. </em>Semua produk bank syariah harus berdasarkan pada prinsip syariah. Akad <em>murabahah </em>harus dibuat dengan akta otentik. Akta tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum bagi akta pembiayaan <em>murabahah </em>yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi akta pembiayaan <em>murabahah </em>yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan empat pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu apabila akta pembiayaan <em>murabahah </em>tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akta tersebut dapat batal demi hukum.</p> Arini Ayatik Dyah Ochtorina Susanti Rahmadi Indra Tektona Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-08-31 2022-08-31 53 67 10.35457/supremasi.v12i2.1821 Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2263 <p>Terbitnya Permendikbudristek tentang penamaan Program Studi (Prodi) yang ditindaklanjuti dengan nomenklatur perubahan nama Prodi dan/bentuk Perguruan Tinggi (PT) mengakibatkan dampak besar bagi PT. Berdasarkan salinan SK Menristekdikti Nomor 234/KPT/1/2019 Universitas Tulungagung melakukan migrasi 2 (dua) Prodi yakni Prodi Ilmu Hukum ke Prodi Hukum dan Prodi Ilmu Administrasi Negara ke Prodi Administrasi Publik. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan proses migrasi perubahan nama Prodi di Universitas Tulungagung sekaligus mengidentifikasi dampak dan kendala pada saat dilakukan proses migrasi data PD DIKTI. Melalui penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dihasilkan penelitian bahwa implementasi proses migrasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, tahapan, dan koordinasi dengan pihak LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur, dapat diselesaikan selama dua tahunan, dan pihak yang terdampak proses migrasi mencakup seluruh sivitas akademika dan institusi. Salah satu kendala terbesar dalam proses migrasi yaitu kurang lengkapnya input data pada pelaporan feeder prodi lama dimana migrasi membutuhkan kevalidan data sebelumnya.</p> Surjanti Surjanti Retno Sari Dewi Anang Sugeng Cahyono Erly Pangestuti Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 68 78 10.35457/supremasi.v12i2.2263 Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1829 <p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda hendak digantikan dengan KUHP yang baru dengan gagasan produk hukum bangsa Indonesia sendiri. Sebuah ironi terjadi ketika delik penghinaan Presiden coba dihidupkan kembali pada pembentukan RKUHP tersebut. Melalui penelitian hukum normatif, tulisan ini juga akan membahas kaitan pengaturan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP pada sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.</p> Tiffani Rimandita Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 79 93 10.35457/supremasi.v12i2.1829 Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1839 <p>Studi ini mengkaji keberlakuan hukum adat “elopement” (“kawin lari”) dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia. Kajian legal-system ini menggunakan metodologi socio-legal dengan lokus penelitian di Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Lampung Timur; Desa Sade-Lombok Tengah NTB; dan Tenganan Karangasem Bali, dengan tiga temuan. Pertama, hukum adat (legal-culture) dalam menentukan arti dan makna dewasa (legal and legitimate) berbeda dengan arti dewasa menurut hukum positif (KUH Perdata, KUHP dan UU 1/1974). Kedua, legal-structure hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun living-law (tradisi) dalam konstruksi restorative-justice melalui peristiwa hukum “elopement”. Ketiga, norma substansi hukum pidana positif (legal-substance) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara adalah lebih legitimate dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat. Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP dan UU 1/1974 pada dasarnya telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan walaupun belum sepenuhnya menerjemahkan prinsip restorative justice. Ratio-legal restorative justice “elopement” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Kendala utama penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana “elopement” menurut konstruksi hukum nasional adalah sulitnya dilakukan pemetaan standar tolak ukur restorative justice hukum adat yang sangat beragam. Pengaturan ke depan restorative justice “elopement” dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip receptio in complexio sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional.</p> Sri Wahyu Kridasakti Abd. Majid Henny Yuningsih Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 94 110 10.35457/supremasi.v12i2.1839 Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1952 <p><em>The increase in the number of elderly in Indonesia has the effect of increasing the number of elderly in correctional institutions. Elderly inmates have different needs compared to other inmates. The elderly have physical and health declines that cause the elderly to require special treatment in correctional institutions. This study aims to analyze the implementation of coaching for the elderly in correctional institutions. This study uses a literature study research method. The results of the study indicate that there are still correctional institutions that do not provide guidance in accordance with applicable laws and regulations. Many of the obstacles faced by correctional institutions are due to the age of the elderly and the incomplete facilities and infrastructure owned by correctional institutions to support coaching activities for elderly prisoners.</em></p> Leo Rahmat Karindra Mitro Subroto Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 111 120 10.35457/supremasi.v12i2.1952 Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato) https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1851 <p>Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato melibatkan kalangan bawah dan berbagai umur, yang merupakan peredaran lokal dan perdagangan antar provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab terjadiya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menggulanginya. Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian yuridis empiris. Hasil yang didapatkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari faktor pengedar, pemakai, pendidikan dan pergaulan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menanggulanginya dengan cara preventif dan preemptif.</p> Muhammad Rizal Lampatta Herlina Sulaiman Copyright (c) 2022 Jurnal Supremasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-09-01 2022-09-01 121 130 10.35457/supremasi.v12i2.1851