Jurnal Supremasi

Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum

2025-03-11T07:36:21+07:00

Penelitian ini mengkaji kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam, dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbandingan kebijakan sanksi antara pidana dan hukum Islam, serta memahami mengenai sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam dapat berkontribusi pada pembaharuan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis data primer berupa KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa jurnal dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan sanksi, KUHP mengancam pidana penjara hingga hukuman mati sedangkan hukum Islam menerapkan qishas dan diyat sebagai sanksi utama. Penelitian ini ini menyoroti potensi pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia

2025-03-11T07:36:22+07:00

Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak

2025-03-11T07:36:22+07:00

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam

2025-03-11T07:36:23+07:00

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura

2025-03-11T07:36:24+07:00

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi underlying kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah Company sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada Companies Act 1967. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada Association Incorporated Act 1981 dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan Public Company Limited by Guarantee di Singapura.

Analisis Yuridis Kasus Card Trapping pada Nasabah BNI dalam Perspektif Hukum Perdata

2025-03-11T07:36:24+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI apabila terjadinya tindak card trapping yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap kasus card trapping yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus card trapping yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf

2025-03-11T07:36:25+07:00

Fenomena perceraian merupakan isu yang terus meningkat meskipun pernikahan memiliki nilai sakral. Di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, peran pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkatnya menjadi kunci dalam mencegah perceraian. Upaya preventif ini memanfaatkan budaya mediasi yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, sesuai dengan konsep ‘urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi mediasi rumah tangga yang bermasalah dan mencegah perceraian. Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, perangkat desa, dan Kepala Desa. Temuan menunjukkan bahwa budaya mediasi berbasis ‘urf berkontribusi signifikan dalam mencegah perceraian dan membangun keharmonisan keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan berbasis nilai lokal.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark

2025-03-11T07:36:25+07:00

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan geopark. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep geopark sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep geopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan geopark mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan geopark. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan geopark serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis

2025-03-11T07:36:26+07:00

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep law as a tool of social engineering. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik

2025-03-11T07:36:26+07:00

Hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat hukum yang berperan penting dalam memahami dan menafsirkan teks hukum secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hermeneutika hukum sebagai sintesis antara filsafat ilmu, filsafat hukum, dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan historis untuk menggali esensi dan perkembangan hermeneutika hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa hermeneutika hukum adalah metode filosofis yang memadukan pemahaman antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Metode ini tidak hanya berfungsi menjelaskan aturan hukum yang kabur tetapi juga menyingkap hakikat dari aturan tersebut. Implikasinya, hermeneutika hukum mendorong pengembangan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum, melampaui sekadar pemahaman literal menuju penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan.