Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

  • Weppy Susetiyo Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
  • Muhammad Zainul Ichwan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
  • Anik Iftitah Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
  • Tasya Imelda Dievar Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
Abstract views: 41 , PDF downloads: 14
Keywords: Kesehatan, UU Cipta Kerja, Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Abstract

Pemberlakuan UU Cipta Kerja luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Namun, status UU Cipta Kerja menjadi tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat pasca putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil UU Cipta Kerja.  Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa; sekalipun telah diundangkan UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law; pelaksanaan hukum terhadap: penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN, pemberian jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit setiap tiga tahun sekali; tetap berlaku dan selama dua (2) tahun tidak boleh ada peraturan terkait (baru) yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Astutik, Yuni. Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kelar, Ini Daftar Lengkapnya, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya, diakses pada 17 April 2022.

DPR RI. (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.

Hadiyati, Nur. (2022). “Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law”. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022.

Herdhianto, Verido Dwiki., Firdaus, Sunny Ummul., Maharani, Andina Elok Puri. (2022). “Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality’s Framework)”. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No. 10 Maret 2022. Saputra, Noverdi Puja. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Hilmy, Yunan. (2021). Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Upaya Reformasi Regulasi. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ibrahim, Johnny. (2011). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing.

Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Jason, Ferdinand., Tan, David. (2022). “Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja”, UNES Law Review, Volume 4, Issue 3, Maret 2022.

Lestari, Sri. (2021). “Kajian UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan”. MAGISTRA Law Review, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021.

Moonti, Roy Marthen. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Makassar: Keretakupa, h. 33.

Nurbaningsih, Enny. (2022). Jawaban atas pertanyaan Anik Iftitah dalam Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 20 Agustus 2022.

Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, https://peraturan.go.id, diakses tanggal 14 April 2022.

Ramadhan, Febriansyah., Wahid, Deny Noer., Bilaldzy, Ahmad. (2021). “Hak Pengelolaan Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020”. Jurnal Kawruh Abiyasa Vol 1 No 2.

Sadiawati, Dian. (2015). Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. Jurnal Supremasi, 11(2), 92-106. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648.

Susskin, Richard. (2010). “Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress”. European Journal of Law and Technology. Volume 1. Nomor 1.

Suteki dan Taufani, Galang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers.

PlumX Metrics

Published
2022-09-01
How to Cite
Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Supremasi, 12(2), 27-36. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315
Section
Articles