Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia

  • Sri Wahyu Kridasakti FHISIP Universitas Terbuka
  • Abd. Majid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Henny Yuningsih Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Abstract views: 18 , PDF downloads: 14
Keywords: Restorative Justice, Elopement, Hukum Adat, Hukum Pidana

Abstract

Studi ini mengkaji keberlakuan hukum adat “elopement” (“kawin lari”) dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia. Kajian legal-system ini menggunakan metodologi socio-legal dengan lokus penelitian di Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Lampung Timur; Desa Sade-Lombok Tengah NTB; dan Tenganan Karangasem Bali, dengan tiga temuan. Pertama, hukum adat (legal-culture) dalam menentukan arti dan makna dewasa (legal and legitimate) berbeda dengan arti dewasa menurut hukum positif (KUH Perdata, KUHP dan UU 1/1974). Kedua, legal-structure hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun living-law (tradisi) dalam konstruksi restorative-justice melalui peristiwa hukum “elopement”. Ketiga, norma substansi hukum pidana positif (legal-substance) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara adalah lebih legitimate dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat. Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP dan UU 1/1974 pada dasarnya telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan walaupun belum sepenuhnya menerjemahkan prinsip restorative justice. Ratio-legal restorative justice “elopement” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Kendala utama penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana “elopement” menurut konstruksi hukum nasional adalah sulitnya dilakukan pemetaan standar tolak ukur restorative justice hukum adat yang sangat beragam. Pengaturan ke depan restorative justice “elopement” dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip receptio in complexio sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A.S., Beni. (2009). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Mahrus. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Amruddin & Asikin, Zainal. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. (2001). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gangga Sitha Dewi, D. A. (2020). Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan. Jurnal Supremasi, 10(1), 47-54. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.862

H.S., Salim & Nurbani, Erlies Septiana. (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Buku Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Hamzah, Andi. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Hiariej, Eddy O.S. (2009). Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, 2 (2), 57.

Irawan, P. (2007). Logika dan Prosedur Penelitian. Jakarta: STIA-Press.

Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Koentjaraningrat. (2010). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

Marpaung, Leden. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

P. Irawan, dkk. (2006). Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta : STIA LAN Press.

Pide, Suriyaman Masturi. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Prenadamedia.

Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2005). Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiady, Tolib. (2009). Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suarda, I. G. W. (2016). Kriminalisasi dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jurnal Supremasi, 6(2), 4. https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.393

Sunggono, Bambang. (2006). Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Utrecht, E. (1986). Hukum Pidana I. Surabaya: Pustakan Tinta Mas.

Warassih, Esmi. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Wulansari, C. Dewi. (2010). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

PlumX Metrics

Published
2022-09-01
How to Cite
Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. Jurnal Supremasi, 12(2), 94-110. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1839
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)