REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENDIDIKAN MELAMPAUI DOKTRIN OMISSION INDIVIDUAL DALAM KASUS PERUNDUNGAN SISTEMIK
DOI:
https://doi.org/10.35457/supremasi.v16i1.5643Keywords:
Bullying, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pembiaran (Omission), Kegagalan Sistemik, Kepentingan Terbaik AnakAbstract
Penelitian hukum normatif ini merekonstruksi peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam pencegahan serta penanggulangan bullying di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana modern. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pergeseran akuntabilitas dari sekadar kesalahan individual pendidik menjadi pertanggungjawaban korporasi pendidikan melalui dekonstruksi delik pembiaran (omission). Landasan kewajiban sekolah yang bersifat imperatif dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya perlindungan positif dari segala bentuk kekerasan. Ditemukan bahwa penegakan hukum saat ini cenderung terbatas pada sanksi administratif melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sementara akuntabilitas pidana melalui Pasal 76C UUPA sering kali terhambat oleh tantangan pembuktian unsur pembiaran. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menekankan bahwa kegagalan sistemik dalam mekanisme pencegahan—seperti disfungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)—merupakan kriteria utama yang mentransformasi kelalaian administratif menjadi kualifikasi kesengajaan korporasi (dolus) untuk membiarkan terjadinya kekerasan. Melalui Doktrin Identifikasi, pengabaian standar keamanan demi menjaga reputasi (brand image) diidentifikasi sebagai kesalahan institusi secara pidana, sehingga sekolah (termasuk yayasan nirlaba sesuai PERMA No. 13 Tahun 2016) dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Disimpulkan bahwa diperlukan interpretasi luas terhadap unsur "membiarkan" untuk menjangkau institusi sebagai entitas korporasi guna menjamin efek jera melalui kombinasi sanksi denda, tindakan tata tertib (maatregel), dan mitigasi sanksi penutupan demi menjamin perlindungan hak fundamental anak berdasarkan prinsip the best interest of the child.
Downloads
References
Albano, Joe, and Alexander Sanyshyn. “Corporate Criminal Liability.” Am. Crim. L. Rev. 53 (2016): 1027.
Atmasasmita, Romli. “Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif,” 2012.
Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Depok: Raja Grafindo Persada, 2024.
Efata, Ayik Christina, Anna Veronica Pont, Yulianis Safrinadiya Rahman, Nopiana Mozin, Universitas Gunung Kidul, Poltekes Kemenkes Palu, Universitas Islam, et al. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter” 8, no. 11 (2025): 7363–70. https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7536.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017.
ISWARA, RYAN. “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Onlineη.” Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 5 (2019): 55.
Kasiani. Hukum Marger Yayasan Analisis Mendalam Tentang Regulasi Dan Implikasinya. Deepublish, 2025.
Kasiani, . “Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia.” Jurnal Supremasi 11 (2021): 57–69. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1382.
Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2013.
Mulyana, Andi Muhammad Agung, M. Syukri Akub, and Hijrah Adhyanti Mirzana. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying).” Jurnal Diskursus Islam 11, no. 2 (2023): 83–95. https://doi.org/10.24252/jdi.v11i2.34160.
Nurhayati, D W I Endah. “Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia,” 2009, 261.
Pemerintah, Peraturan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Tentang Perlindungan Anak 12, no. 9 (2020): 1–21.
Polri, Pusiknas Bareskrim. “Pusiknas Bareskrim Polri, ‘Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat,’ (2025),” 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat.
Presiden Republik Indonesia. “Perubahan Keempat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” no. 1 (1945): 1–6. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud1945-perubahan-keempat/detail.
Priyatno, Dwidja. “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia.” Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2003.
Rizal, Syamsul. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Ite.” Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
Rudi Haryanto, Kristiawanto, Basuki. “Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 01 (2025): 2913–24. https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409.
Sutan Remy Sjahdeini, S H. Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya. Kencana, 2017
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Supremasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1. Copyright on any article is retained by the author(s).
2. The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /var/www/html/plugins/generic/citations/CitationsPlugin.php on line 68



