TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2013

Abstract

Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di lingkungan RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Program penanggulangan yang seharusnya dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai unsur masyarakat pada praktiknya belum menjangkau seluruh elemen secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013, khususnya Pasal 5 tentang pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan masyarakat RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Populasi penelitian berjumlah 117 orang, dengan 11 orang dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 4 staf Dinas Kesehatan dan 7 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a) pemerintah telah melaksanakan beberapa program, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan tes HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans pada kelompok berisiko. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat secara merata. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dan masih kuatnya stigma terhadap HIV/AIDS menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan masih terbatas. b) Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 pada dasarnya telah sejalan dengan konsep siyasah syar’iyyah yang berorientasi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), namun pelaksanaannya belum optimal terutama dalam pemerataan edukasi dan koordinasi lintas sektor.