Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)
DOI:
https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3802Keywords:
Kepulauan Morotai District Attorney, Investigator and Public Prosecutor, Corruption CrimeAbstract
This study aims to analyze the effectiveness of prosecutors at the Kepulauan Morotai District Attorney's Office as investigators and public prosecutors in handling corruption cases, as well as to identify the challenges faced during the process. The research employs a normative juridical-empirical method with a sociological law approach, combining secondary data from legal regulations with primary data from field observations. The findings indicate that the Kepulauan Morotai District Attorney's Office has effectively carried out its duties and authorities, as evidenced by its achievements in handling corruption cases from 2020 to 2022. However, several juridical and non-juridical obstacles hinder the resolution of cases. The study implies that further efforts are needed to address these challenges in order to enhance the performance of the District Attorney's Office in the future.
Downloads
References
Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity.” Mulawarman Law Review 8, no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140.
Chaerudin, dkk. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama, 2009, 1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Kejagung RI, 2013, 6.
Iftitah, Anik, ed. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/.
Lauda, Andry. "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." Jurnal Supremasi 8, no. 2 (2018): 1. https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483.
Ali, H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 105.
Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011, 142.
Effendi, Marwan. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 120.
Pramono, Widyo. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar. Jakarta: Buku Kompas, 2016, 5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Iftitah, Anik. “Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?” In Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
Malik, Faissal. "Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 1 (2021): 190.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian. Jakarta, 1.
Kejaksaan Agung RI. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kejagung, 2007, 26.
Malta, dkk. "Keberdayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan." Jurnal Penyuluhan 14, no. 2 (September 2018).
Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.
Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1. Copyright on any article is retained by the author(s).
2. The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /var/www/html/plugins/generic/citations/CitationsPlugin.php on line 68
