Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil

  • Tiffani Rimandita Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Abstract views: 53 , PDF downloads: 36
Keywords: Delik Penghinaan Presiden, RKUHP, Sistem Pemerintahan Presidensil

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda hendak digantikan dengan KUHP yang baru dengan gagasan produk hukum bangsa Indonesia sendiri. Sebuah ironi terjadi ketika delik penghinaan Presiden coba dihidupkan kembali pada pembentukan RKUHP tersebut. Melalui penelitian hukum normatif, tulisan ini juga akan membahas kaitan pengaturan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP pada sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aswanto. (2012). Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu. Yogyakarta: Rangkang Education.

Ball, Allan R. dan Peters, B. Guy. (1988). Modern Politics and Governments. London: Macmillan Education Ltd.

Bemmelen. (1986). Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus. Jakarta: Banacipta.

Bernard. L. (2011). Tanya Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama. Yogyakarta: Genta Publishing.

C.F. Strong. (1973). Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, London: Sidgwick and Jackson,

Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani. (2016). Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani., (2016). Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Ferricha, D. (2016). Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Supremasi, 6(2), 1. https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.390

Isra, Saldi. (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia; Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, Depok: Rajawali Press.

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN FH UI.

Lamintang. (2010). Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Bagir. (2006). Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press.

Schmitter, Phillippe., & Karl, Terry. (1991). “What Democracy Is . . . and Is Not”, Journal of Democracy, Volume 2, Nomor 3.

Somantri, Sri. (1976). Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN. Bandung: Tarsito.

Streckfuss, David. (1995). “King In the Age of Nations: The Paradox of Lèse-Majesté as Political Crime in Thailand”, Comparative Studies in Society and History, Volume 37, Nomor 3.

Sunny, Ismail. (1987). Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta: Aksara Baru, h. 9-10.

Wahyono, Padmo. (1986). Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Weber, Max. (1977). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2014). Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute.

PlumX Metrics

Published
2022-09-01
How to Cite
Rimandita, T. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil. Jurnal Supremasi, 12(2), 79-93. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829
Section
Articles