PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN

Abstrak

Advokat sebagai officium nobile memiliki peran strategis dalam menjamin hak atas pembelaan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjaga independensi dan kebebasan profesi tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Namun dalam praktik, muncul berbagai persoalan hukum ketika pernyataan advokat dalam rangka pembelaan klien dipersoalkan secara pidana karena diduga mengandung pencemaran nama baik, khususnya ketika disampaikan di luar persidangan atau melalui media publik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara perlindungan hak imunitas advokat dan penerapan ketentuan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien serta mengkaji pertanggungjawaban pidana advokat sebagai pelaku pencemaran nama baik dalam konteks pembelaan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis isi (content analysis) terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta putusan pengadilan periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bersifat terbatas dan tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum yang absolut. Imunitas hanya berlaku sepanjang pernyataan advokat relevan dengan kepentingan pembelaan, proporsional, serta tidak melanggar etika profesi dan ketentuan pidana. Advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pernyataannya melampaui relevansi pembelaan dan memenuhi unsur pencemaran nama baik, terutama ketika disampaikan melalui media publik. Yurisprudensi terbaru menunjukkan kecenderungan pembentukan doktrin conditional immunity, di mana perlindungan profesi advokat bergantung pada relevansi argumentatif dan intensi pembelaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kejelasan normatif dan pedoman teknis untuk memperjelas batasan hak imunitas advokat guna mencegah kriminalisasi berlebihan sekaligus menjamin perlindungan kehormatan pihak lain. Oleh karena itu, disarankan penyusunan pedoman nasional oleh organisasi profesi advokat dan Mahkamah Agung sebagai dasar kepastian hukum.