KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstrak

Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 sebagai bentuk respon terhadap  maraknya praktik penahanan ijazah/dokumen pribadi milik pekerja oleh pemberi kerja (perusahaan). Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Surat Edaran tidak termasuk peraturan perundang-undangan ataupun keputusan. Surat Edaran merupakan aturan kebijakan yang diterbitkan berdasarkan kewenangan diskresi lembaga/pejabat pemerintahan. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan hanya mengikat kepada lembaga/pejabat pemerintahan yang dituju (Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemangku kepentingan lainnya). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tidak dapat mengikat secara umum, sehingga surat edaran tersebut bersifat sebagai pengumuman atau pemberitahuan bagi pemberi kerja. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan diterbitkan sebagai koreksi yuridis terhadap tindakan penahanan ijazah yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan. Untuk memperkuat materi muatan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri atau melakukan perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan.