AGRARIAN REFORM: LEGAL CHALLENGES IN TRANSMIGRATION LAND LEGALIZATION

Abstrak

Penelitian ini mengkaji berbagai tantangan terkait legalisasi dan redistribusi tanah transmigrasi, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi meskipun didasarkan pada undang-undang yang kuat dan terus diperbarui, hanya berhasil mencapai 23,14% dari target luas lahan yang ditetapkan, yakni 138.834,72 hektar dari target 0,6 juta hektar. Beberapa permasalahan yang menghambat proses ini, seperti peralihan dan penjualan, peralihan di bawah tangan, sengketa dengan dunia usaha, perselisihan antar instansi pemerintah, klaim atas kawasan hutan yang tumpang tindih, dan kurangnya data hukum dan spasial yang akurat. Kompleksitas ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai tanah transmigrasi, sehingga menciptakan hambatan terhadap kepemilikan hak atas tanah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi multi-aspek yang mencakup penyusunan kerangka hukum yang lebih jelas, investasi dalam infrastruktur untuk mempercepat pendaftaran tanah, penguatan kerja sama antar lembaga, peningkatan transparansi dalam administrasi tanah, serta peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan dan pemberdayaan. Langkah-langkah strategis ini penting untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak transmigran, dan mendukung tujuan yang lebih luas, yaitu distribusi tanah yang adil dan pembangunan daerah.