PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA BLITAR
Abstract views: 119
,
PDF downloads: 51
Abstract
Tujuan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menangani konflik sosial di Kota Blitar serta faktor-faktor yang membantu dan menghambat proses tersebut. Penelitian kualitatif diterapkan pada penelitian ini dengan menciptakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu strategi penelitian yang mengkarakterisasi kondisi suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati. Terdapat hambatan yang terus diupayakan pembenahan, antara lain: tidak ada pemetaan potensi konflik daerah yang dibuat secara detail dan selalu diperbarui, tidak dimilikinya rencana aksi daerah penanganan konflik sosial, serta kurang optimalnya Sumber Daya Manusia untuk menduduki pos jabatan tertentu dalam melaksanakan tugas fungsinya. Faktor pendukung yaitu: kemampuan mengelola anggaran dengan cukup baik meski ada keterbatasan jumlah, kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup heterogen namun sangat kultural, religius-nasionalis, cenderung menghendaki ketenangan, perdamaian dan kenyamanan bersama, sehingga hal-hal yang berpotensi konflik dapat mudah ditangani. Solusi penanganan yang sering dikedepankan adalah mediasi, komunikasi lintas sektoral dengan melibatkan lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat.
Downloads
References
Dewi, Nindi Puspita. 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
Dokumen Laporan Kinerja FKDM Kota Blitar Tahun 2022
Eliterius Sennen, 2019, Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 2, Hal. 84-88. https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jipd/article/view/140/114 diakses 19 April 2023
Hakim, Lukman & Dewanti, Eka. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Journal. Jakarta
I Ketut Suardita, S.H., M.H., I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, S.H., M.H. 2015, Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial Di Bali Dari Perspektif Hukum, Laporan Akhir Hibah Penelitian Dosen Muda, http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/770/1/54e6489f1f3a5c00dda067bc27adaa00.pdf, diakses 1 Mei 2023
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/118/HK/410.010.2/2022 tentang Perubahan Atas keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/98/HK/410.010.2/2021 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/114/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/115/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/355/HK/410.010.2/2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Blitar Periode Tahun 2018-2021
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/356/HK/410.010.2/2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2018-2021
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/39/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/356/HK/410.010.2/2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2018-2021
Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/98/HK/410.010.2/2021 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2022
M. Wahid Nur Tualeka, Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern, JURNAL AL-HIKMAH, Volume, 3 Nomor, 1, Januari 2017
Metode pengumpulan Data https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2015/B.133.15.0163/B.133.15.0163-06-BAB-III-20190225080623.pdf, diakses 25 Maret 2023
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Copyright (c) 2024 Universitas Islam Balitar Blitar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
