Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia
Abstract
Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.
Downloads
References
Alhakim, Achmad, dan Ery Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 330. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6166.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
Anjari, Wahyu. “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” E-Journal Widya Yustisia 1, no. 2 (November 2018): 116. https://media.neliti.com/media/publications/247176-pertanggungjawaban-korporasi-sebagai-pel-d09ad79e.pdf.
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Bawazir, Fuad. “Tindak Pidana Kepabeanan.” Journal Legislasi Indonesia 3, no. 4 (2006). http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37255-Jli%20Vol.3-06-095.pdf.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara. Diakses pada 5 Januari 2023.
Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1987).
Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana (Yogyakarta: Liberty).
E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Storia Grafika).
Gramedia Literasi. “Teori Kepastian Hukum.” https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan. Diakses pada 5 Januari 2023.
H. Setiyono, Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, edisi kedua cetakan pertama (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
Hafrida, dan Retno Kusniati. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Studi Di Provinsi Jambi.” Laporan Akhir Penelitian Fakultas Hukum Skema Penelitian Unggulan, Desember 2021. https://repository.unja.ac.id/46587/.
Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
Hanafi. Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997, 143–144.
Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana, 2017).
Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Medan: LPPMUHN Press, 2020).
I Made Widyana, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).
I. S. Susanto, Kejahatan Korporasi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku KUHP, cetakan pertama (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011).
Jhon Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
Joko Sriwidodo, Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Kepel Press, 2022).
Kim, So Woong. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (2013): 416. https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Lasmadi, Sahuri. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian (Jakarta: Datacom, 2002).
Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).
Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, Korporasi dan Perilaku Ilegal (1980).
Melani, Nanda, dan Shenti Agustini. “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia.” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. 2 (Agustus 2021): 740. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/47273/21971.
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1993).
Nugroho, S. A. “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.” Jurnal Mercatoria 8, no. 1 (2014).
Purnomo, Andi. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi.” Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 7 (November 2022).
Rahim, Thalib H., dan Muhammad R. Bima. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Journal of Lex Generalis 2, no. 2 (2021).
Shanty, Lilik. “Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi.” Pakuan Law Review 3, no. 1 (Januari-Juni 2017).
Supriyanta. “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi.” Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 7, no. 1 (April 2007).
Tawalujan, Julius. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan.” Jurnal Lex Crimen 1, no. 3 (2012).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Copyright (c) 2025 Jurnal Supremasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
