An Analysis of SK PBB-P2 Service Procedures within the Framework of Regional Tax Regulations at the Surabaya City Revenue Department

Authors

  • Mohammad Abid Abdillah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
  • Sugeng Purwanto Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.35457/ssm8jv04

Keywords:

public services, service standards, local taxes, PBB-P2 decree service procedures

Abstract

This study aims to evaluate the suitability of service procedures for the issuance of Rural and Urban Land and Building Tax Assessment Letter (SK PBB-P2) by the Surabaya City Regional Revenue Agency (Bapenda) with the tax regulatory framework and legal principles of public services. Although Bapenda does not yet have official documents in the form of legalized Service Standards and Standard Operating Procedures (SOP), the service continues to run based on the reference of Regional Regulation Number 7 of 2023 and Surabaya Mayor Regulation Number 33 of 2024. This research uses a qualitative approach through a case study, with primary data obtained from in-depth interviews and participatory observation, and secondary data from internal documents and regulations. The findings show that the service procedures, starting from the registration of new objects to the cancellation of the decree, have been running in accordance with legal provisions and good governance principles such as legal certainty, accountability, transparency, and participation. Even without formal SOPs, technical implementation in the field has adopted legal and accountable practices. This reflects a work culture that is oriented towards legal compliance within Bapenda. This study concludes that the PBB-P2 decree service in Surabaya has met normative standards and become a strong foundation in the optimization of local tax services. The implication is that the formalization of SOPs and increased socialization of procedures to the public are important steps to strengthen local tax services.

References

Batinggi, A. (1998). Manajemen Pelayanan Umum. Universitas Terbuka Bentley.

Harbani, P. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Lukman, & Sampara. (2000). Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA Lan Press.

Moenir, H. A. (2001). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinambela, L., & dkk. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Jakarta.

Widodo, J. (2001). Good Governance – Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia.

Undang-Undang

Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022.

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2023.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No. 35 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019.

Peraturan Menteri

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Daerah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan.

Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah.

Downloads

Published

2025-09-24

Issue

Section

Articles

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /var/www/html/plugins/generic/citations/CitationsPlugin.php on line 68

How to Cite

An Analysis of SK PBB-P2 Service Procedures within the Framework of Regional Tax Regulations at the Surabaya City Revenue Department. (2025). JOSAR (Journal of Students Academic Research), 10(2), 364-379. https://doi.org/10.35457/ssm8jv04