Implementation of Child Offenders of Narcotics and Psychotropic Crimes at the Madiun District Court
Abstract views: 8
,
pdf downloads: 9
Abstract
This study discusses the implementation of child perpetrators of narcotics and psychotropic crimes at the Madiun District Court. The choice of topic and background in this study was based on the fact that narcotics abuse has long been a serious problem in various countries, especially in Indonesia. An example of the adverse effects that have occurred in Indonesia, especially for the wider community, is the adverse impact of friendships which often have a negative influence on children. nation. One example is drug abuse. With its legal basis, namely Law number 5 of 1997 concerning psychotropics and Law number 22 of 1997 concerning Narcotics which was later updated to become Law number 35 of 2009 concerning narcotics, Then for criminal sanctions against children who commit basic crimes the law is Law Number 23 of 2002. In the Implementation of Child Offenders of Narcotics and Psychotropic Crimes at the Madiun District Court. The method used is empirical juridical research which is legal research involving various supports from the community or outside parties in accordance with existing law, involving the community or the surrounding environment based on social science. The analysis used is qualitative analysis using interviews, as well as literature studies. Sourced from this method, it can be described the implementation of child perpetrators of narcotics and psychotropic crimes at the Madiun District Court.
References
Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia: Jakarta.
Bhayangkara, P.S. 1997. Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Bina Darma Pemuda: Jakarta.
Gunandi, I, Efendi, J. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum PIdana. Kencana: Jakarta.
Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba. Mandar Maju: Jakarta.
Ishaq. 2014. Pengantar Hukum Indonesia(PHI). Raja Grafindo Persada: Jakarta. Kaligis, O.C. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan). Alumni: Bandung.
Masruhan. 2013. Metode Penelitian Hukum. Hilal Pustaka: Surabaya.
Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta.
Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana. Rajawali Pers: Jakarta.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabet: Bandung.
Suhasril. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia: Bogor.
Supramono, Gatot. 2009. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan: Jakarta.
Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Wadong, Maulana Hasan. 2000. Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak. Grasindo: Jakarta
Yamin, M. 2012. Tindak Pidana Khusus, cetakan pertama. Pustaka Setia: Bandung.
Journal
Dewi, W.P., 2019. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus. Volume 2 Nomor 1.
Padly, F., 2019. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1.
Priambodo, F. & Sukihana, I.A., 2013. Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum.
Tarigan, A.I., 2020. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Volume 6 Nomor 2.
Wardhani, N.M.K. and Wairocana, I.G.N., 2018. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 Nomor 3.
Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 tahun 1997 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
Others
Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, Penanggulangan Penyalahgunaan. Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius, (Jakarta, Dit. Binmas. POLRI, 2001)
Copyright (c) 2024 Raka Kencana Saputra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
