[1]
“Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, supremasi, vol. 9, no. 1, pp. 71–81, Mar. 2019, doi: 10.35457/supremasi.v9i1.578.